Artikel 8

BI: Masih Ada Risiko Perekonomian yang Harus Diwaspadai

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menengarai masih ada risiko yang perlu diwaspadai, meski stabilitas makroekonomi terjaga."Pemerintah dan BI sepakat untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek perekonomian Indonesia. Indonesia kita yakini mempunyai perkembangan ekonomi yang menuju kondisi yang lebih sehat," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers, Jumat (4/7/2014).

Untuk itu, pemerintah dan BI akan melakukan langkah-langkah, antara lain mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, melanjutkan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih berkesinambungan, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengelola utang luar negeri yang lebih sehat.

"Pengendalian inflasi akan diperkuat dengan sejumlah langkah konkrit BI dengan pemerintah. BI dan pemerintah memperkuat komitmen dalam mencapai sasaran inflasi jangka menengah, yaitu 4 plus minus 1 persen di tahun 2016-2017 dan 3,5 plus minus 1 persen pada 2018," ujar Agus.

Selain itu, pemerintah dan BI juga sepakat untuk mempertajam upaya pengelolaan defisit transaksi berjalan. Terkait pengelolaan fiskal, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang telah disepakati dalam APBN-P 2014, terutama terkait peningkatan penerimaan pajak dan pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi.

"Harapan kita maka kestabilan kerjasama ini bisa memberi arah jelas kepada masyarakat dan menjadi alat bagi bangsa kita supaya cepat maju dan menyejahterakan bangsa," ujar Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung pada kesempatan yang sama. (sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/04/134345026/BI.Masih.Ada.Risiko.Perekonomian.yang.Harus.Diwaspadai)

Opini  : BI dan pemerintah harus bisa menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia dan juga dapat mengendalikan APBN dan APBD agar Indonesia tidak menambah hutang pada negara asing.