Sistem Ekonomi Indonesia dan Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Struktur Ekonomi. e

Sistem Ekonomi Indonesia

A.   Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatatanan tertentu. Himpunan subjek atau himpunan objek tadi baru membentuk sebuah system jika lengkap dengan perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek dan objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan atau dijalankan. Keserasian hubungan anatar subjek (antarobjek) termasuk bagian atau syarat sebuah sistem. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan kaidah atau noram-norma tertentu. Kaidah atau norma dimaksud dapat berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarorang. Bisa juga berupa ketentuan-ketentuan teknis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar komponen sebuah alat atau perlengkapan. Dari pemahaman dasar mengenai makna dan hakekat sistem tadi, mari kita mengenal sistem-sistem ekonomi Indonesia.

B.   Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Sistem ekonomi adalah suatu sitem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi anatarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri Ia berkaitan dengan falsafah pandanan dan pola hidup masyarakat. Di dunia ini terdapat kecenderungan bahwa sistem ekonomi di sebuah Negara “ bergandengan tangan ” dengan sisrem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Negara yang berideologi politik liberal dengan rejim pemerintahan yang demokratis menganut ideokogi kapitalis dengan pengelolaan berdasarkan mekanisme pasar. Negara yang berideologi politik komunis , ideologi ekonominya cenderung sosialisme dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat.

C.     Persaingan Terkendali

Jadi sistem ekonomi apa yang yang berlangsung atau diterapkan di Tanah Air. Telebih dahulu mari kita telaah keadaan dan pekembangan perekonomian berdasarkan hukum, perilaku, norma dan etika yang berlaku di masyarakat dalam berekonomi. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktir produksi kecuali untuk sumber daya- sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara yang diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Berkenaan dengan kompetisi antar individu, pemerintah tidak membatasi. Sehubungan drngan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu badan usaha untuk memasuki suatu bidang usaha tertentu. Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidajk terdapat kekangan. Dapat disimpulkan bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesi bukanlah persaingan bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana terkendali.

D.   Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

      Untuk melihat seberapa tebal kadar kapitalisme dan sosialisme mewarnai perekonomian Indonesia dapat dilihat dari Pendekatan faktual struktural dan pendekatan sejarah.

1.      Pendekatan faktual stuktual.

Menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan:

Y= C + I+ G + (X - M)

2.      Pendekatan Sejarah

Menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Bangsa atau masyarakat kita tidak dapar pernah menerima meikroekonomi yang terlalu berat ke kapitalis ataupun sosialis

Jadi sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat  untuk mengelola perekonomian Indonesia, Walaupun demikian Derasnya era globalisasi, telah menggiring Indonesia teseret arus kapitalisme dan semakin bersifat liberal.

Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, dan Struktur Ekonomi

A.   Konsep-konsep Pendapatan Nasional Indonesia.

Pendapatan nasional dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan dari national income. Sedangkan dalam arti luas, “pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau ke Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Netto (PNN) dan Pendapatan Nasiona (PN).

B.   Metode Perhitungan Pendapatan Nasional.

Perhitungan pendapatan Nasional di Indonesia di mulai dengan PDB. PDB dapat dihitng dengan 3 macam pendekatan yaitu:

v  Pendekatan produksi

v  Pendekatan pendapatan

v  Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi wilayah suatu Negara dalam waktu setahun dan dipilah menjadi 11 sektor, yaitu.

1)       Pertanian

2)      Pertambangan dan penggalian

3)      Industri pengolahan

4)      Listrik, gas, dan air minum

5)      Bangunan

6)      Perdagangan

7)      Pengankutan dan Komunikasi

8)      Bank dan lembaga keungan lainnya

9)      Sewa rumah

10)  Pemerintahan

11)  Jasa-jasa

Sedangkan menurut pendekatan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun meliputi upah dan gaji; sewa tanah; bunga modal; dan keuntungan.

            Menurut  Pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestic bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor neto.

            Produk Nasioanl Bruto adalah Produk Domestik Bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Produk Nasional Bruto dikurangi seluruh penysutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan  dalam proses produksi selama setahun menghasilkan Produk Nasional Neto. Produk Nasional Neto dikurangi dengan pajak tak langsung menghasilkan Pendapatan Nasional.

C.   Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Nasional Indonesia pada tahun 1993 sebesar 16,8 triliun sedangkan PDB dan PNB untuk tahun yang sama sebesar 139,6 triliun dan133,4 triliun. Itu menunjukkan bahwa PDB senantiasa lebih besar daripada PNB.

Pendapatan Perkapita memang bukan satu satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa. Penilaian Kesejahteraan penduduk sebuah negeri tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan perkapita tapi harus pula memperhatikan distribusi pendapatan itu di kalangan penduduk.

D.   Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi sebuah Negara dapat dilihat berdasarkan 4 sudut tinjauan yaitu:

1)      Tinjauan makro sektoral

2)      Tinjauan Keruangan

3)      Tinjauan penyelenggara kenegaraan

4)      Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

Bedasarkan tinjauan makro sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris, industrial atau niaga. Berdasarkan tinjauan keruangan suatu perekonomian dapat dikatakan berstruktur kedesaan dan kekotaan. Berdasarkan tinjauan penyelenggara kenegaraan, memnjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter atau borjuis. Bedasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralis dan yang desentralis.